Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, membantah hasil investigasi Komnas HAM bahwa ada pelanggaran HAM dalam penyerangan yang dilakukan 11 anggota Kopassus ke LP Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Yang melanggar HAM itu preman, karena selama ini masyrakat sudah ketakutan. Itu yang melanggar HAM. Coba kalian lihat dulu rekaman CCTV, melanggar HAM atau tidak?” tegas mantan Komandan Pleton Komando Pasukan Sandi Yudha (kini bagian dari Kopassus) ini di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (16/3/2013).
Menurut Hendropriyono, kelompok preman lebih melanggar HAM dengan “membelenggu” masyarakat dalam ketakutan dan kecemasan. Bahkan, kata dia, para preman bisa membunuh orang secara keji dan tidak berperikemanusiaan. “Jadi jangan melihat pelanggaran HAM di kasus Cebongan saja, lihat sebelumnnya. Ini ada sebab akibat,” imbuhnya.
Mantan Pangdam Jaya ini menilai, perilaku 11 anggota Kopassus itu secara hukum memang salah namun baik secara moral. Hendropriyono membandingkan dengan aparat yang menembak mati kelompok teroris yang berlari ke masjid sambil membawa bom di badannya. “Ditembak mati kalau secara hukum itu tindak pidana, tetapi dia bukan orang jelek secara moral. Orang baik itupun terjadi di sini,” ujarnya mencontohkan.
Mengenai hasil investigasi Komnas HAM sendiri, dia mengaku tidak sepakat. Komnas HAM, kata Hendropriyono mengadopsi pikiran barat tanpa melihat realitas di lapangan.
“Itu cuma hebat di film doang. Tapi yang sebenarna bagaimana? Kita adalah prajurit yang sudah tertempa, dikirim ke medan perang tetapi selalu saja pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh para prajurit kalah di peperangan. Kita kalah di sana, kalah di sini karena politik dan itu sudah konsekuensi,” jelasnya.
'Makanya kalau dibilang stres yang paling stres itu hidup prajurit udah setengah mati sampai mati. Kalau politik prajurit harus loyal,” kata dia lagi.
