Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merekomendasikan penggandaan naskah Ujian Nasional (UN) ke depan kembali desentralisasi, tidak lagi terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Alasannya, selain keterlambatan pendistribusian juga efisiensi anggaran.
Anggota BPK RI Rizal Djalil mengatakan, terjadi perbedaan yang cukup besar jika penggandaan naskah UN dilakukan oleh daerah dengan provinsi. "Jika proses mencetak naskah UN dilakukan di daerah-daerah, kisruh distribusi lembar UN seperti saat ini akan bisa diminimalisir," katanya.
Sebagai pembanding, Rizal memaparkan data anggaran UN 2013 tingkat SD yang diselenggarakan oleh provinsi dengan UN SMA/SMP oleh pusat. Misalnya untuk biaya penggandaan dan distribusi naskah UN SMA/SMP mencapai 58 persen, sedangkan SD hanya 42 persen.
Yang lebih boros lagi adalah biaya pengawasan UN SMA/SMP yang mencapai 91 persen atau senilai Rp 98.031.021.000. Sedangkan di tingkat SD hanya 9 persen atau Rp 9.587.493.000.
Rincian perbandingan biaya UN SMA/SMP dengan SD yang disampaikan BPK yakni, total peserta UN SMA/SMP mencapai 6.830.708 siswa reguler dan 292.802 siswa paket A/B/C, menghabiskan biaya penyelenggaraan UN senilai Rp 286.853.550.000. Sementara peserta UN SD sebanyak 4.835.591 siswa, hanya menelan biaya Rp 1.629.300.000.
Kemudian penggandaan naskah UN SMA/SMP menelan biaya Rp 120.596.536.000, sementara penggandaan naskah UN SD hanya Rp 85.577.625.000, serta sejumlah biaya lain yang memiliki perbedaan signifikan.
Dari data BPK itu jika ditotal, UN SMA/SMP dengan pencetakan dan distribusi soal oleh pusat menelan biaya Rp 515.496.127.000, sedangkan SD yang naskah soal dicetak oleh provinsi hanya menelan biaya Rp 127.960.093.000.
"Bisa dilihat, biaya penyelenggaraan UN SD relatif lebih kecil dibanding dengan UN SMP/SMA," tegas Rizal Djalil.
