16 Kabupaten Belum Terima Naskah UN

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini benar-benar kacau. Kelalaian pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berserta kontraktor yang menangani pencetakan naskah UN dinilai sebagai biangnya. 

Kalangan akademisi di Makassar yang tergabung dalam Forum Dosen mendesak pencopotan  Mendikbud, Mohammad Nuh serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi dalam proses pencetakan naskah UN. Untuk diketahui, Kemendikbud menetapkan PT Galia Indonesia Printing yang beralamat di Bogor, sebagai perusahaan yang mencetak naskah UN zona tengah yang terdiri dari 11 provinsi, termasuk Sulsel.

Humas Universitas Hasanuddin (Unhas), Iqbal Sultan, melaporkan, hingga sore kemarin, naskah UN tingkat SMA belum seluruhnya tiba di Makassar. Artinya, kata dia, pelaksanaan UN tingkat SMA masih berpeluang mengalami penundaan untuk kedua kalinya. Unhas merupakan perguruan tinggi yang menangani pengawasan dan pendistribusian naskah UN di Sulsel. 

Daerah yang belum datang naskahnya antara lain Maros, sebagian besar daerah di Pangkep, Barru, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Raya, Sinjai termasuk Selayar. "Takalar juga belum masuk. Ini laporan terbaru," ungkap Iqbal dalam diskusi yang digelar forum dosen di Cafe Boulevard, Senin, 15 April sore kemarin.  

Tak hanya UN tingkat SMA yang masih berpotensi ditunda untuk kedua kalinya. UN tingkat SMP juga belum dapat dipastikan bisa dilakukan Senin 22 April. Penyebabnya sama, yakni naskah UN SMP belum jelas kapan tiba di Sulsel. "Saya belum terima konfirmasi resmi apakah naskah UN untuk SMP sudah dicetak atau belum," ujar pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Abdullah Djabbar.

Menurut Djabbar, jika naskah UN SMP belum tiba di Sulsel pada Kamis, 18 April, maka kemungkinan besar UN SMP juga akan ditunda. Alasannya, jika naskah itu baru tiba pada hari Jumat, 19 April, maka sangat riskan pendistribusiannya ke daerah, mengingat banyak daerah terpencil di Sulsel yang membutuhkan waktu untuk menjangkaunya. Di antaranya Kepulauan Selayar, pulau terluar di Pangkep serta daerah pegunungan di Luwu Utara.     

Berbeda dengan Sulsel, distribusi soal UN SMA dan SMK di Sulbar sudah aman. Naskah untuk Sulbar sudah tiba di Makassar sore kemarin. Pendistribusian naskah UN dari Jakarta ke Makassar dilakukan dengan menggunakan dua pesawat carter yakni herkules dan fokker. Sore kemarin, seluruh naskan soal langsung dikirim ke lima kabupaten di Sulbar.

Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Arismunandar memantau langsung distribusi soal untuk Sulbar kemarin. Arismunandar mengatakan naskah soal itu tidak lagi disimpan di Mamuju lebih dahulu, tetapi langsung didistribusikan ke daerah. 

"Pendistribusian soal dikawal aparat kepolisian dengan menggunakan mobil boks. Kami juga mengerahkan lebih 100 dosen untuk mengawas pelaksanaan UN di provinsi Sulawesi Barat," kata Arismunandar malam tadi.

Dalam diskusi bertema "Problematikan dan Kisruh Pelaksanaan UN" yang dilakukan forum dosen di Cafe Boulevard, sore kemarin, Dr Adi Suryadi Culla, mengungkapkan, penundaan UN tahun ini merupakan peristiwa yang sangat memalukan dan sistem pendidikan di Indoensia. "Kasus ini haru ditelusuri," kata Adi.

Prof Qasim Mathar, menambahkan, penundaan UN tahun ini menjadi "bom" di dunia pendidikan. Ini kata dia, akibat kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi proyek. Karena ada orientasi proyek di dalamnya, pemerintah pusat tidak melepaskan pencetakan naskah UN tersebut ke daerah, dan memilih untuk menanganinya sendiri. "Kejadian ini tidak cukup hanya dengan permohonan maaf dari Mendikbud, tapi Mendikbud harus mengundurkan diri serta usut dugaan kasus korupsi dalam pencetakan naskah UN," tegas Qasim.

Pakar Kurikulum dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Dr Salam, menambahkan, persoalan UN sudah menjadi diskusi hangat setiap tahun, anggaran yang dihabiskan juga tidak kurang dari setengah triliun. "Makanya kita dari dulu mengusulkan agar UN dihapus saja. Selain dari sisi anggaran, juga dari sisi keadilan. Sebagai contoh, terdapat 18 mata pelajaran di SMA, siswa menghabiskan waktu sekitar 760 jam per tahun, tapi nasib mereka hanya ditentukan oleh 270 menit melalui UN," paparnya.     

Anggota forum disen, Aswar Hasan, menambahkan, dua tahun lalu naskah UN masih di cetak di daerah, namun diambil alih oleh pusat dengan alasan meminimalisasi kebocoran naskah, kebijakan pemerintah pusat mengambil alih pencetakan naskah UN ini, patut dicurigai atas kepentingan proyek. 

"Makanya harus ada sanksi kepada pihak yang menunjuk dan yang ditunjuk dalam pencetakan naskah UN," tegasnya.    

Budayawan Sulsel, Ishak Ngeljaratan, menegaskan bahwa ada kejahatan di balik proyek pencetakan naskah UN tahun ini. Persoalan ini ujar dia, beraroma korupsi dan harus diusut oleh penegak hukum. "Menteri Pendidikan juga harus dicopot," kata Ishak.

Kecurigaan serupa disampaikan anggotra forum dosen daru Universitas Muslim Indoensia, Dr Naidah Naing. Ketua Jurusan Arsitektur UMI ini mengatakan, ada kesalahan dalam proses tender pencetakan naskah UN, sehingga terjadi kekacauan seperti ini. "Apa salahnya pencetakan naskah UN itu diserahkan ke daerah," sambung Ma'ruf.

UN di Luwu Utara
Senin kemarin, dua sekolah di Luwu Utara yakni SMA Negeri Seko dan SMA Negeri Rampi tetap menyelenggarakan ujian. Tetapi UN di dua sekolah itu sudah tidak berlanjut lagi hari ini. Kepala Dinas Pendidikan Luwu Utara, H Mustamin Makassau mengaku sudah mendapat telepon dari Kepala Dinas Pendidikan Sulsel yang mengintruksikan penundaan UN.

"Dua daerah itu memang terisolasi sehingga susah dijangkau komunikasi. Tetapi UN di dua sekolah tersebut sudah tidak berlanjut besok (hari ini, red)," kata Mustamin kemarin.

Mustamin mengakui keterlambatan informasi penundaan jadwal UN juga menjadi salah satu penyebab UN tetap dilaksanakan di dua SMA tersebut. "Saya tahunya UN diundur saat dikonfirmasi wartawan FAJAR dari Makassar Minggu malam. Info resmi dari Dinas Pendidikan baru saya dapatkan pada Senin pagi," katanya lagi. 

Ikut Prihatin
Penundaan UN juga keprihatinan Komisi E DPRD Sulsel. Mereka menilai momen bersejarah bagi siswa ini menjadi hilang makna dengan kondisi yang tidak bisa diterima logika umum. 

"Kami sangat menyayangkan. Yang dirugikan bukan hanya siswa, guru, pengawas tapi berdampak ke segala lini," kata Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Jafar Sodding, Senin 15 April. 

Hal senada disampaikan legislator Komisi E lainnya, Usman Lonta. Dia mengatakan pihaknya ikut menyayangkan penundaan yang bisa berdampak psikologis bagi siswa di Sulsel. Termasuk rentan mengacaukan jadwal UN SMP yang digelar pekan depan. 

Terpisah, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, tahun-tahun sebelumnya pemerintah pusat mempercayakan masing-masing daerah untuk mencetak soal ujian nasional dengan syarat adanya jaminan. Hasilnya, tidak ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan ujian nasional.

Memang kata Ilham, terjadinya penundaan ujian nasional dikarenakan belum adanya distribusi soal dari Jakarta cukup membingungkan. Sebab, pelaksanaan ujian nasional dengan mencetak di Jakarta juga yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya berjalan lancar.

"Saya pikir ini hanya masalah transportasi. Yang lalu dicetak di masing-masing daerah dengan adanya jaminan. Persoalan pengamanan apa bedanya dengan percetakan di Jakarta dengan percetakan di sini. Mereka cukup berpengalaman untuk mencetak soal UN," paparnya.

Permasalahan yang terjadi saat ini sambung Ilham, murni merupakan suatu musibah. Dan merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Sebab, permasalahan ini mengganggu kalender akademik yang telah disusun jauh hari sebelumnya.