Krisis keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu fenomena sosial di Provinsi Gorontalo. Tidak sedikit, masyarakat Gorontalo yang rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Salah satu daerah yang paling marak terjadi kasus perceraian yakni di Kabupaten Boalemo.
Sesuai data Pengadilan Agama Tilamuta, selang tahun 2016 (Januari-November), sebanyak 177 perempuan terpaksa menjanda lantaran tidak mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga.
Hakim Pengadilan Agama Tilamuta Kartiningsih Dako mengatakan, ada beragam faktor yang ditemuinya sebagai pemicu perceraian pasangan suami istri (Pasutri). Mulai dari persoalan ekonomi, perselingkuhan, sampai dengan tindakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
“Jumlah kasus tahun 2016 yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Mengingat data itu baru sampai bulan November,” ujar Kartiningsih ketika diwawancarai Gorontalo Post, baru-baru ini.
Lebih lanjut Kartiningsih mengatakan, ada dua jenis perkara perceraian. Meliputi cerai gugat dengan jumlah 135 kasus dan cerai talak sebanyak 42 kasus.
Cerai gugat ini terjadi berkaitan dengan keinginan istri/suami meninggalkan pasangannya, perselisihan, atau pertengkaran, mabuk, poligami, dihukum penjara dan kawin paksa. Ada pun cerai talak antara lain madat dan faktor ekonomi.
“Jika dibandingan dengan tahun 2015, kasus perceraian di Pengadilan Agama Tilamuta terjadi peningkatan,” ungkapnya.
Sementara itu dari data KDRT yang diperoleh awak media dari Polres Boalemo berjumlah 13 kasus selama Januari – November 2016. Kasus tersebut merupakan akumulasi dari Polres dan Polsek jajaran se -Kabupaten Boalemo.
“Untuk Polres Boalemo ada 3 kasus KDRT ditambah dengan kasus KDRT dari masing-masing Polsek. Dari hasil pemeriksaan, faktor KDRT beragam. Diantaranya lantaran faktor perselingkuhan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Boalemo Iptu Cecep Ibnu Ahmadi,SIK.
