Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim M Taufik mengatakan, pembangunan Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu proyek strategis nasional. Proyek itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Borneo.
Sedangkan pembangunan bentang pendek, kata dia, sudah rampung sejak tahun lalu. Saat ini pengerjaan proyek sedang dalam tahap pembangunan bentang panjang sepanjang 804 meter. Adapun, tahun depan, jalan pendekat baik sisi Balikpapan maupun PPU menjadi prioritas untuk dibiayai APBN maupun APBD.
“Proyek dikerjakan tiga kontraktor, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan PT Bangun Cipta Kontraktor. Semuanya masih dalam progres. Kami optimistis selesai sesuai kontrak, November 2019,” ujar Taufik.
Dikatakan, saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim agar jalan pendekat sisi Balikpapan maupun PPU mendapat alokasi di APBD Kaltim 2019. Sehingga, Jembatan Pulau Balang bisa segera digunakan.
Sebab, tanpa jalan pendekat, meski bentang panjang dan pendek selesai tetap tidak bisa difungsikan. Salah-salah nasibnya akan sama dengan Jembatan Martadipura di Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Jembatan itu dulu sempat dijuluki “Jembatan Abunawas” lantaran bentang utama belum tersambung dengan akses pendekat. Walhasil, jembatan hanya bisa dilintasi oleh monyet-monyet. Padahal, Jembatan Pulau Balang menjadi tumpuan mempercepat akses konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan.
“Semoga dialokasikan dan masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Karena keperluan jalan pendekat masih cukup besar. Di ruas Balikpapan saja perlu dibangun tiga jembatan karena melewati lokasi mangrove. Ada banyak rawa. Dengan ruas PPU masih perlu sekitar Rp 500 miliar,” ungkap dia.
Dia menerangkan, untuk penyelesaian bentang pendek jembatan, APBD Kaltim sudah mengucur sekitar Rp 500 miliar. Sementara dari APBN untuk bentang panjang mencapai Rp 1,3 triliun.
Tahun ini alokasi APBD Kaltim untuk jalan pendekat sangat minim. Hanya Rp 4 miliar. Padahal keperluannya sangat besar. Meski begitu, dirinya optimistis, tahun depan mendapat alokasi APBD dan APBN untuk melanjutkan proyek agar fungsional. Karena beban keuangan sudah lebih ringan dengan selesainya pembiayaan proyek multiyear contract (MYC).
“Saya terus berkomunikasi dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) agar proyek Jembatan Pulau Balang khususnya jalan pendekat dapat kucuran APBN. Kementerian komitmen bantu asal Pemprov Kaltim juga mengalokasikan di APBD,” pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju PPU dan ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan serta kota lain harus memutar lewat Sepaku, PPU dengan jarak sekitar 100 kilometer dengan waktu tempuh hingga 5 jam. Alternatif lain adalah menggunakan kapal feri dengan waktu penyeberangan sekitar 1,5 jam, belum ditambah waktu antre menuju kapal feri. Waktu antre akan bertambah lama apabila bertepatan dengan hari libur yang mengakibatkan waktu tempuh dan biaya angkut kendaraan tidak efisien.
Dengan dibangunnya jembatan tersebut, jarak akan menjadi lebih pendek sekitar 30 kilometer dan dapat dilintasi hanya dalam satu jam. Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas Kariangau dan kawasan industri Kariangau.
Setidaknya juga, keberadaan Jembatan Pulau Balang bisa menjadi pelepas “dahaga” setelah menunggu lama Jembatan Teluk Balikpapan yang tak kunjung dibangun. Namun, proyek yang sudah di-groundbreaking pada Mei 2018 lalu itu akan mulai dikerjakan fisiknya pada Januari 2019. Untuk menunjang kelancaran pembangunan tersebut, PT Waskita Precast tengah membangun pabrik untuk menyuplai material jembatan.
Untuk diketahui, jembatan tol tersebut menghubungkan Nipah-nipah di PPU dan kawasan Melawai di Balikpapan. Infrastruktur yang memiliki panjang sekitar 7,6 kilometer itu juga akan terintegrasi dengan coastal area di Kota Minyak. Adapun nilai investasi proyek ini mencapai Rp 16,9 triliun.
Sedangkan Jembatan Pulau Balang dibangun bersama Kementerian PUPR, Pemprov Kaltim, dan Pemkab PPU dengan tipe cable stayed. Konstruksi jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.969 meter dikerjakan Kementerian PUPR dengan biaya pembangunan Rp 1,33 triliun, di mana pada 2018 dialokasikan sebesar Rp 269,18 miliar. Sementara untuk akses di sisi Penajam dikerjakan oleh Pemkab PPU dan akses di Balikpapan dikerjakan Pemprov Kaltim.
Terpisah, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere berharap peran pemerintah daerah. Khususnya dalam percepatan pembangunan jalan akses di sisi Balikpapan dan PPU. “Mengingat waktu pelaksanaannya yang relatif singkat. Harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah baik dari sisi pembebasan lahan maupun penyelesaian konstruksi jalan aksesnya,” kata Refly.
Jembatan ini akan memiliki lebar 22,4 meter yang terdiri dari empat lajur dua arah dengan lebar masing-masing lajur 3,5 meter disertai jalur pejalan kaki dengan lebar 2,5 meter. Proses konstruksi jembatan cukup menantang. Salah satunya dalam pemasangan tiang pancang sebanyak 144 unit.
“Secara teknis, tahapan paling kritis itu sudah berhasil kami kerjakan dan lalui dengan baik. Tahapan tersebut dilakukan selama hampir satu tahun. Sulit, karena dasar lautnya ternyata batu, tapi kami sudah lakukan,” tambahnya.
Tantangan lain adalah cuaca di mana curah hujan di lokasi pembangunan cukup tinggi dan arus air laut yang juga deras. Selain itu, sebagian besar material harus didatangkan dari luar Kalimantan, seperti semen dari Sulawesi Selatan, pasir agregat dari Palu, dan fly ashcampuran beton dari Probolinggo di Jawa Timur, dan alat berat dari Jakarta.
Refly melanjutkan, saat ini konstruksi jembatan akses atau jembatan pendekat sudah rampung semua. Pembangunan fondasi untuk jembatan utama juga sudah rampung. Saat ini sedang berjalan pembangunan pylon jembatan utama. Bagian yang dikerjakan APBN, selain konstruksi jembatan, juga pembangunan akses pendekat di sisi PPU, dari jembatan Pulau Balang sampai Jembatan Pulau Balang Kecil yang jaraknya sekitar 1,7 kilometer.
Dari segi anggaran, jembatan ini dikucur secara tahun jamak sampai 2019. “Ada sebagian kecil anggaran yang baru akan dialokasikan pada 2020. Tapi target konstruksi tetap selesai akhir 2019,” jelasnya.
Sejauh ini diakui pembebasan lahan masih menjadi kendala. Khusus di paket pekerjaan yang ditanggung APBN, lahan yang belum beres berada di sekitar jembatan utama, serta pada jalan akses. Pembebasan lahan itu menjadi tugas Pemprov Kaltim.
Di sisi lain, jalan pendekat di sisi Balikpapan, dari Kariangau sampai Jembatan Pulau Balang, mayoritas belum bebas. “Kalau jalan pendekatnya dipercepat, pembangunan jembatannya juga bisa dipercepat. Jangan sampai kami sudah kebut jembatannya, begitu selesai. Jalan pendekatnya belum terhubung, ‘kan percuma. Tidak bisa dipakai juga,” pungkasnya.