Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melaporkan 17 web portal yang mengunggah informasi bohong dan menyesatkan tentang penerimaan CPNS 2016 ke Mabes Polri.
Laporan ini sebagai upaya KemenPAN-RB menindak tegas para penyebar informasi menyesatkan (hoax) yang diunggah di sejumlah portal. Selain tidak benar, hoax tersebut dikhawatirkan akan membuka celah terjadinya penipuan dan percaloan terkait penerimaan CPNS.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman mengungkapkan, 17 web portal yang dilaporkan ke Mabes Polri itu telah mengunggah informasi bohong dan menyesatkan tentang penerimaan CPNS 2016.
“Hal ini kami lakukan, selain untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, juga mencegah terjadinya berbagai tindak penipuan serta percaloan dalam rekruitmen CPNS,” kata Herman di Jakarta, Selasa (9/2).
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah portal mengunggah informasi mengenai jadwal seleksi CPNS 2016. Tidak jelas apa yang diinginkan oleh pihak pengelola portal tersebut, tetapi mereka cukup lihai dalam mempermainkan emosi pembaca, sehingga tertarik. Untuk meyakinkan pembaca, mereka mengutip sebagian berita, ada juga yang menampilkan foto MenPAN-RB dan cara-cara lain yang cukup menarik.
Herman mengatakan, beberapa kali pihaknya telah membantah informasi tersebut dan mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati dan mewaspadai rumor yang berkembang, terutama di media sosial.
“Setiap informasi akan kami sampaikan melalui website Kementerian PANRB. Karena itu, masyarakat supaya mengkonfirmasikan informasi yang meragukan ke KemenPAN-RB,” ujarnya.
Berbagai rumor tersebut, menurut Herman jelas tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM Aparatur.
Dikatakan, sejak 2014, seleksi CPNS di seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang tidak membuka peluang sekecil apapun bagi intervensi pihak manapun. Seleksi CPNS juga tidak dipungut biaya. “Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS, apalagi harus memberikan imbalan sejumlah uang, dipastikan penipuan,” tegasnya.
Terkait dengan sejumah rumor di media sosial, Herman mengungkapkan bahwa seolah-olah pemerintah sudah merilis jadwal seleksi CPNS untuk tahun 2016 ini. Rumor itu bahkan sudah beredar sejak tahun 2015. Padahal, hingga saat ini KemenPAN-RB belum mengeluarkan informasi terkait seleksi CPNS 2016.
Dengan dilaporkannya 17 portal yang mengunggah berita bohong ini, Herman berharap pihak Kepolisian dapat menindak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, siapa saja pelakunya serta apa motivasinya.
“Tindakan itu patut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP,” pungkasnya.
