ILUSTRASI: Sampai akhir 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada Rp 10 triliun tunjangan guru yang belum disalurkan ke rekening guru dari Rp 40 triliun dana tunjangan yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke rekening pemerintah daerah. Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan paling marak kasus pengendapan ditemukan di Pulau Jawa.
Pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru bersertifikat sebesar satu kali gaji pokok untuk triwulan pertama tahun 2013 ini dilaporkan tidak juga lancar di berbagai daerah.
Pembayaran tunjangan profesi guru swasta yang diambil alih pemerintah pusat juga tetap terlambat dari yang dijanjikan pemerintah.
Padahal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada Maret lalu mengatakan, pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) guru nonpegawai negeri sipil (PNS) akan disamakan dengan biaya operasional sekolah (BOS), yakni untuk triwulan pertama pada 9-16 April 2013.
Nyatanya, hingga pertengahan Mei ini, banyak guru yang tidak kunjung menerima pembayaran TPG di rekeningnya.
Pengambilalihan pembayaran TPG sebagian guru dikatakan Nuh untuk melihat keefektikan penyaluran.
Mengacu pada kasus BOS, penyaluran lebih tepat waktu saat dilakukan pemerintah pusat. Namun, dalam kasus penyaluran TPG guru swasta yang dijanjikan lebih lancar, nyatanya tetap molor dari ketentuan Kementerian Keuangan.
Dede Permana, Koordinator Forum Guru Swasta Jawa Barat, mengatakan kucuran TPG guru non-PNS di Kota Cirebon hingga Rabu (15/5/2013) belum ada.
Sesuai ketentuan, para guru seharusnya sudah mendapatkan pembayaran TPG pada April lalu untuk Januari - Maret 2013.
Pembayaran TPG guru non-PNS atau swasta tahun lalu disalurkan provinsi dan sesuai jadwal. Mulai tahun ini diambil alih Kemendikbud.
Tetapi, malah terlambat, tidak seperti yang dijanjikan. Pembayaran TPG tidak pernah beres, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, kata Dede.
Sementara itu, Muhamad Fadli, guru SD negeri di Kabupaten Indaragiri Hilir, Riau, mengeluhkan pembayaran tunjangan TPG guru yang terhambat akibat banyak guru yang datanya tidak terverifikasi di sistem online Dapodik.
Di daerah ini, hanya 500 guru dari 2.000 guru bersertifikat yang datanya terverifikasi.
"Kami merasa kecewa karena pembayaran TPG guru yang sudah terverifikasi tidak bisa dilakukan dinas pendidikan di sini. Padahal, kami sudah mendapatkan SK pembayaran dari Kemendikbud dan kami sudah memenuhi berkas yang diminta. tetapi kenapa hak kami mendapatkan TPG di triwulan pertama tetap terlambat," kata Fadli yang juga Sekretaris DPC Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Kabupaten Indragiri Hilir.
Menurut Fadli, para guru tidak pernah tenang soal pembayaran TPG. Pada tahun lalu, para guru terpaksa mendatangi DPRD karena pembayaran TPG tertahan selama enam bulan.
"Untuk guru PNS pembayaran oleh dinas pendidikan daerah. Kondisinya parah. Tidak pernah ada perbaikan, justru tambah buruk," kata Fadli.
Seorang guru SD di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ny Nanan Suarnani, mengatakan meskipun TPG tahun ini sudah dibayar namun hak yang seharusnya dia peroleh tahun 2012 tidak dibayar dua bulan.
"Tapi meskipun tahun ini saya sudah mendapat TPG, tetapi beberapa guru lainnya belum dibayar. Katanya sih minggu depan," tambah Nanan Suarnani.