Masalah upah buruh dinilai bukan semata soal pendapatan dan persoalan para pekerja. Taraf hidup buruh bisa menjadi bahan koreksi dan evaluasi menyeluruh atas data ekonomi Indonesia, termasuk angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat paling tinggi di kawasan ASEAN. Sayangnya, ketika ribuan buruh menggelar aksi peringatan Hari Buruh Sedunia dengan Jakarta sebagai pusatnya, Rabu (1/5/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru diagendakan pergi ke Jawa Timur.
"Di tengah situasi global tak menentu dan kepemimpinan nasional yang lemah, situasi ini dinilai semakin memperlambat peningkatan kualitas nasib buruh di Indonesia," kecam Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, melalui layanan pesan, Rabu (1/5/2013). Dia mengatakan meski Presiden SBY berkali-kali menyatakan ekonomi Indonesia adalah yang tertinggi dan terbaik di ASEAN, namun justru upah buruh Indonesia yang terendah di ASEAN.
Thailand, sebut Fadli, punya upah minimum buruh ekuivalen Rp 2,1 juta - Rp 2,8 juta per bulan, Malaysia Rp 2,4 juta, dan Filipina Rp 3 juta. Sementara di Indonesia, upah minimum buruh hampir seluruhnya di bawah Rp 2 juta. "Hanya Jakarta yang sudah di atas Rp 2 juta, itu pun belum dilakukan semua perusahaan," ujar Fadli.
Ketika krisis global, lanjut Fadli, banyak investor memang masuk ke Indonesia. Tapi, kata dia, minat investor itu pun lebih dipengaruhi oleh murahnya biaya buruh di negeri ini. "Tentu saja itu jadi angin segar untuk investor asing, tapi pada saat bersamaan merupakan mimpi buruk bagi nasib buruh Indonesia," kecam dia.
Nasib buruh
Pada saat upah buruh masih rendah, tambah Fadli, harga kebutuhan pokok justru terus melejit. Sebut saja kenaikan harga daging beberapa waktu lalu, bahkan bawang, yang jelas semakin menyusahkan buruh. Ditambah bila nanti harga bahan bakar minyak (BBM) jadi naik, maka kenaikan harga diperkirakan tetap akan terjadi, yang otomatis semakin menggerus daya beli.
Karenanya, Fadli berpendapat masalah rendahnya upah buruh justru diperburuk kegagalan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok. Sudah demikikan, carut-marut kebijakan outsourcing masih saja menyandera hak buruh.
"Peningkatan kualitas hidup buruh, secara konstitusional, adalah tanggung jawab pemerintah," tegas Fadli. Seharusnya hal itu bisa didukung dengan langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur bisnis dan birokrasi yang efisien sehingga pengusaha dapat meningkatkan keuntungan.
Dengan langkah konkret demikian, ujar Fadli, tak lagi ada dalih pengusaha untuk tak memperbaiki taraf hidup buruh atau pekerjanya. "Bila buruh makmur, rakyat sejahtera," tegas Fadli, sembari mengucapkan selamat Hari Buruh.