SEJAK kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan di Indonesia, oligarki kekuasaan tumbuh subur di beberapa daerah. Para keluarga calon petahana, bupati/walikota, anggota DPR, DPD, dan DPRD ramai-ramai ikut pemilihan legislatif dan ajang pemilihan kepala daerah.
Anak, istri, adik dan kakak para pemegang kekuasaan ikut bertarung dalam arena politik. Jabatan politik seakan menjadi jabatan keluarga yang diserahkan oleh kepala keluarga. Tanpa mempertimbangkan rakyat sebagai penentu kemenangan.
Oligarki Kekuasaan banyak melahirkan dinasti politik. Politik dinasti yang berlangsung di beberapa daerah pun menjadi salah satu persoalan serius dalam membangun konsolidasi demokrasi di tanah air.
Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 mencatat, sejak otonomi daerah diberlakukan, terdapat 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia. Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarganya dalam pesta demokrasi, hanya 17 diantaranya kalah di pertarungan politik. Selebihnya, menjadi pemenang mengganti kekuasaan keluarganya.
Di banyak daerah di Indonesia, dinasti politik semakin menunjukkan eksistensinya. Apalagi mengingat (menurut beberapa pengamat) tahun 2013-2014 adalah tahun politik. Dibanyak provinsi, terdapat keluarga gubernur yang memiliki garis keturunan secara horizontal maupun vertical memiliki saudara bupati, anggota DPRD, dan DPR RI.
Dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia lebih mudah diidentifikasi dengan melihat latar belakang keluarga dari bupati/walikota, anggota DPR, dan DPRD. Tapi, dinasti politik yang jarang menjadi perhatian publik adalah hubungan keluarga dari para pegawai pemerintahan dengan kepala daerah.
Politik kekeluargaan melahirkan beberapa efek negatif bagi tumbuh kembangnya demokrasi. Diantaranya elite politik hanya diduduki oleh kalangan tertentu saja yang berasal dari keluarganya, sehingga tertutup jalan bagi masyarakat luas dalam terlibat dalam panggung politik papan atas.
Kedua, menguatnya dinasti dan dominasi keluarga dalam pemerintahan juga akan berimbas pada efektifitas kinerja pemerintahan. Disebabkan karena terjadi negosiasi yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Tawar-menawar proyek menjadi hal yang wajar dalam tender proyek pemerintahan.
Ketiga, dinasti politik yang semakin menguat menyebabkan pula terjadinya sistem perekrutan tertutup baik dalam hal penerimaan pegawai maupun penentuan calon legislatif dan kepala daerah melalui partai politik. Yang terjadi adalah perekrutan dinilai melalui kedekatan bukan dengan kualitas. Hal ini berimbas pada pelayanan pemerintahan yang tidak melayani, tapi dilayani.
Keempat, terjadinya privatisasi sumberdaya ekonomi untuk kepentingan keluarga. Padahal, arena politik merupakan arena terbuka bagi publik. Tidak terkecuali dalam mengelola sumber-sumberdaya alam yang mestinya dikelola untuk kepentingan publik. Dengan begitu, sumberdaya alam akan dikuasai oleh segelintir orang saja yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan.
Kita mestinya belajar dari pemerintahan orde baru yang sedikit banyak telah memberikan pelajaran berharga mengenai dinasti politik dan politik golongan yang diterapkan soeharto. Dinasti politik pada orde baru adalah bukti suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme jika dinasti politik menguat.
Pernikahan PolitikSalah satu upaya membangun dinasti politik adalah dengan mengikat hubungan keluarga melalui pernikahan/perkawinan. Pernikahan Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro dengan putri Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya Rajasa, menurut beberapa pengamat merupakan pernikahan politik untuk membangun koalisi dua partai biru yakni Demokrat dan Partai Amanat Nasional.
Dalam bahasa Inggris, perkawinan yang dilakukan untuk mencapai tujuan strategis tertentu di luar alas an cinta disebut marriage of convenience atau marriage of state. Dalam mitologi Yunani, Helen dari Troy yang ‘dipaksa’ ayahnya, raja Sparta Tyndareus, agar menikah dengan Menelaus (saudara Raja Agamemnon) adalah contoh “pernikahan politik”.
Dalam sejarah nusantara, rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan putri Raja Galuh, Dyah Pitaloka, adalah contoh lain “perkawinan politik”, meski akhirnya gagal karena Perang Bubat.
Apakah pernikahan anak pejabat di beberapa daerah merupakan pernikahan politik? Kita tak bisa mengadili motif seseorang menikah, apalagi masuk urusan yang kategori privat. Tapi dalam diskusi politik ,pernikahan politik bisa menjadi diskursus untuk bisa menilai realitas politik.
Perkawinan politik antara dua tokoh politik nasional merupakan bagian dari koalisi non-partai yang dibangun, atau untuk semakin menguatkan dinasti politik dalam mendominasi kursi kekuasaan. Perkawinan politik kini menjadi trend dalam membangun kekuatan politik bagi para pejabat di daerah. misalnya, beberapa kepala daerah menikahkan anaknya dengan anak pejabat di daerah lain.
Rencana pernikahan antara dua anak pejabat di Sulsel belum lama ini ramai diperbincangkan (baca; Tribun Timur 20/4). Yakni pernikahan antara putra Gubernur Sulawesi Selatan, Kemal Redindo dengan putri Kepala Dinas Pertanian, Rizka L Halide. Pada saat yang bersamaan, juga menjadi perbincangan rencana pernikahan antara dua anak pejabat yang juga memiliki jabatan penting di Sulawesi selatan yakni putri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Qanisah Amaliah dengan putra Bupati Barru, Andi Mirza Riogi.
Perkawinan dua anak pejabat bisa diartikan sebagai bertemunya dua kekuatan politik besar untuk mendulang kekuatan yang lebih besar dalam arena politik seperti pemilihan kepala daerah dan legislatif.
Pernikahan dua anak pejabat bisa jadi merupakan perkawinan yang di dasarkan atas kepentingan politik. Sehingga arena politik terbuka dapat dibawa ke arena yang lebih kecil yakni keluarga. Maraknya perkawinan politik di beberapa daerah semakin mempertegas dinasti politik semakin menguat di negeri ini.
Bergabungnya dua kekuatan politik melalui hubungan kekeluargaan yang terjalin melalui perkawinan, mengakibatkan sirkulasi elit politik hanya di kuasai oleh kelompok tertentu saja. Jika hal ini yang terjadi, maka demokrasi sebagai jalan untuk mensejahteraan seluruh rakyat, hanya mensejahterakan sebagian masyarakat saja yang dibangun melalui dinasti politik
Anak, istri, adik dan kakak para pemegang kekuasaan ikut bertarung dalam arena politik. Jabatan politik seakan menjadi jabatan keluarga yang diserahkan oleh kepala keluarga. Tanpa mempertimbangkan rakyat sebagai penentu kemenangan.
Oligarki Kekuasaan banyak melahirkan dinasti politik. Politik dinasti yang berlangsung di beberapa daerah pun menjadi salah satu persoalan serius dalam membangun konsolidasi demokrasi di tanah air.
Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 mencatat, sejak otonomi daerah diberlakukan, terdapat 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia. Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarganya dalam pesta demokrasi, hanya 17 diantaranya kalah di pertarungan politik. Selebihnya, menjadi pemenang mengganti kekuasaan keluarganya.
Di banyak daerah di Indonesia, dinasti politik semakin menunjukkan eksistensinya. Apalagi mengingat (menurut beberapa pengamat) tahun 2013-2014 adalah tahun politik. Dibanyak provinsi, terdapat keluarga gubernur yang memiliki garis keturunan secara horizontal maupun vertical memiliki saudara bupati, anggota DPRD, dan DPR RI.
Dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia lebih mudah diidentifikasi dengan melihat latar belakang keluarga dari bupati/walikota, anggota DPR, dan DPRD. Tapi, dinasti politik yang jarang menjadi perhatian publik adalah hubungan keluarga dari para pegawai pemerintahan dengan kepala daerah.
Politik kekeluargaan melahirkan beberapa efek negatif bagi tumbuh kembangnya demokrasi. Diantaranya elite politik hanya diduduki oleh kalangan tertentu saja yang berasal dari keluarganya, sehingga tertutup jalan bagi masyarakat luas dalam terlibat dalam panggung politik papan atas.
Kedua, menguatnya dinasti dan dominasi keluarga dalam pemerintahan juga akan berimbas pada efektifitas kinerja pemerintahan. Disebabkan karena terjadi negosiasi yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Tawar-menawar proyek menjadi hal yang wajar dalam tender proyek pemerintahan.
Ketiga, dinasti politik yang semakin menguat menyebabkan pula terjadinya sistem perekrutan tertutup baik dalam hal penerimaan pegawai maupun penentuan calon legislatif dan kepala daerah melalui partai politik. Yang terjadi adalah perekrutan dinilai melalui kedekatan bukan dengan kualitas. Hal ini berimbas pada pelayanan pemerintahan yang tidak melayani, tapi dilayani.
Keempat, terjadinya privatisasi sumberdaya ekonomi untuk kepentingan keluarga. Padahal, arena politik merupakan arena terbuka bagi publik. Tidak terkecuali dalam mengelola sumber-sumberdaya alam yang mestinya dikelola untuk kepentingan publik. Dengan begitu, sumberdaya alam akan dikuasai oleh segelintir orang saja yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan.
Kita mestinya belajar dari pemerintahan orde baru yang sedikit banyak telah memberikan pelajaran berharga mengenai dinasti politik dan politik golongan yang diterapkan soeharto. Dinasti politik pada orde baru adalah bukti suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme jika dinasti politik menguat.
Pernikahan PolitikSalah satu upaya membangun dinasti politik adalah dengan mengikat hubungan keluarga melalui pernikahan/perkawinan. Pernikahan Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro dengan putri Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya Rajasa, menurut beberapa pengamat merupakan pernikahan politik untuk membangun koalisi dua partai biru yakni Demokrat dan Partai Amanat Nasional.
Dalam bahasa Inggris, perkawinan yang dilakukan untuk mencapai tujuan strategis tertentu di luar alas an cinta disebut marriage of convenience atau marriage of state. Dalam mitologi Yunani, Helen dari Troy yang ‘dipaksa’ ayahnya, raja Sparta Tyndareus, agar menikah dengan Menelaus (saudara Raja Agamemnon) adalah contoh “pernikahan politik”.
Dalam sejarah nusantara, rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan putri Raja Galuh, Dyah Pitaloka, adalah contoh lain “perkawinan politik”, meski akhirnya gagal karena Perang Bubat.
Apakah pernikahan anak pejabat di beberapa daerah merupakan pernikahan politik? Kita tak bisa mengadili motif seseorang menikah, apalagi masuk urusan yang kategori privat. Tapi dalam diskusi politik ,pernikahan politik bisa menjadi diskursus untuk bisa menilai realitas politik.
Perkawinan politik antara dua tokoh politik nasional merupakan bagian dari koalisi non-partai yang dibangun, atau untuk semakin menguatkan dinasti politik dalam mendominasi kursi kekuasaan. Perkawinan politik kini menjadi trend dalam membangun kekuatan politik bagi para pejabat di daerah. misalnya, beberapa kepala daerah menikahkan anaknya dengan anak pejabat di daerah lain.
Rencana pernikahan antara dua anak pejabat di Sulsel belum lama ini ramai diperbincangkan (baca; Tribun Timur 20/4). Yakni pernikahan antara putra Gubernur Sulawesi Selatan, Kemal Redindo dengan putri Kepala Dinas Pertanian, Rizka L Halide. Pada saat yang bersamaan, juga menjadi perbincangan rencana pernikahan antara dua anak pejabat yang juga memiliki jabatan penting di Sulawesi selatan yakni putri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Qanisah Amaliah dengan putra Bupati Barru, Andi Mirza Riogi.
Perkawinan dua anak pejabat bisa diartikan sebagai bertemunya dua kekuatan politik besar untuk mendulang kekuatan yang lebih besar dalam arena politik seperti pemilihan kepala daerah dan legislatif.
Pernikahan dua anak pejabat bisa jadi merupakan perkawinan yang di dasarkan atas kepentingan politik. Sehingga arena politik terbuka dapat dibawa ke arena yang lebih kecil yakni keluarga. Maraknya perkawinan politik di beberapa daerah semakin mempertegas dinasti politik semakin menguat di negeri ini.
Bergabungnya dua kekuatan politik melalui hubungan kekeluargaan yang terjalin melalui perkawinan, mengakibatkan sirkulasi elit politik hanya di kuasai oleh kelompok tertentu saja. Jika hal ini yang terjadi, maka demokrasi sebagai jalan untuk mensejahteraan seluruh rakyat, hanya mensejahterakan sebagian masyarakat saja yang dibangun melalui dinasti politik