Puluhan warga yang tergabung dalam Grup Media Sosial Jokowi Presidenku menuntut agar 32 anggota DPRD DKI Jakarta tidak mencabut tanda tangan mereka atas pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka akan mengancam tidak akan memilih partai dari anggota dewan tersebut.
"Kami imbau kepada 32 anggota DPRD, jangan pernah mencabut tanda tangan itu. Karena interpelasi itu, akan ada diskusi wakil rakyat dan rakyat. Kalau kalian mencabut, sama saja kalian telah berlaku munafik," kata Sihol Manulang selaku pengelola Grup Media Sosial Jokowi Presidenku di ruang rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Sihol mengatakan, setelah anggota DPRD itu tidak mencabut tanda tangan tersebut, pihaknya akan mengampanyekan supaya masyarakat tidak memilih partai asal 32 anggota DPRD itu. Dengan begitu, rakyat masih bisa menikmati program Kartu Jakarta Sehat dengan sistem pembayaran gratis.
Menurut Sihol, setelah pertemuan dengan anggota DPRD tersebut, pihaknya akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan ke-32 anggota DPRD DKI yang menandatangani hak interpelasi tersebut. Mereka juga membawa bukti berupa foto kendaraan yang digunakan oleh anggota DPRD tersebut yang dimungkinkan sebagai gratifikasi.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Igo Ilham, mengatakan, sebenarnya interpelasi merupakan bagian dari undang-undang. Kalau ada satu atau dua orang yang mengatakan akan mengajukan hak interpelasi, mereka bisa menggunakannya. Adapun keputusan untuk melakukan hak interpelasi, DPRD masih menunggu hasil rapat Komisi E dengan Dinas Kesehatan.
"Dalam rapat pimpinan diterjemahkan hasil rapat Komisi E. Nanti kami sampaikan kepada pimpinan kalau sudah selesai di Komisi E, jadi interpelasi bisa dibatalkan rencana penggunaannya," kata Igo.
Saat ini sudah dua partai yang membatalkan pengajuan hak interpelasi tentang pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat.