Dalam perjalanan sejarah bangsa ini media senantiasa memainkan peranan yang sangat penting untuk menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dapat terlihat dari munculnya koran-koran perjuangan. Seperti yang dirintis oleh R. M Tirtoadisuryo yang boleh dikatakan sebagai surat kabar pertama di Indonesia yakni Medan Priyayi dan masih banyak lagi media surat kabar yang muncul pada saat itu yang memiliki peran sebagai alat perjuangan untuk pembebasan. Dengan peran yang sangat sentral tersebut media pada saat itu, menjadi alat pemersatu serta membangkitkan kesadaran dan rasa nasionalisme bangsa untuk keluar dari belenggu penjajahan oleh kolonialisme. Maka dari itu, media tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang bangsa untuk keluar dari jerat penjajahan karena memiliki peran yang tidak sedikit dalam menyuarakan perlawanan terhadap penjajah yang sewenang-wenang.
Namun wajah media lambat laun berubah seiring perjalanan bangsa ini pasca kemerdekaan, apalagi setelah orde baru menancapkan dominasinya sebagai rezim penguasa yang sangat otoriter dan represif. Pada masa Orde Batu tersebut media tampil dengan dua sisi, ada yang menjadi oposisi dan ada juga yang menjadi pelayan kepentingan penguasa. Tak sedikit media yang pada saat itu berada pada posisi yang oposisi dan kritis terhadap pemerintah dibredel oleh rezim yang sangat represif pada saat itu. Sedangkan media yang pro status quo dengan sendirinya menjadi pelayan kepentingan penguasa. Sehingga media oleh Althusser disebut sebagai representasi dari ideological state apparatus untuk menopang pemerintahan Orde Baru.
Pasca-reformasi setelah kran kebebasan dibuka dan rezim Soeharto tumbang oleh gerakan reformasi yang digalang oleh pemuda dan mahasiswa. Media pun mendapatkan angin segar kebebasan pada era pasca-reformasi setelah kebebasan pers ditegakkan tak ada lagi pembredelan dan sensor dari pemerintah kepada media dalam menyampaikan berita. Namun, posisi media saat ini tak lagi sebagai sebuah alat perjuangan melainkan sebagai alat akumulasi modal untuk meraup untung yang maksimal.. Maka pergeseran media dari ideological state apparatus (istilah Althusser) menuju ideological market apparatus tentu membawa implikasi terhadap kehidupan media sendiri dan tentunya kepada publik. Pertama, pergeseran media pasca-reformasi tersebut berdampak pada makin banyaknya media yang bermunculan. Media yang pada masa orde baru menjadi pelayan kepentingan negara kemudian bergeser menjadi pelayan kepentingan akumulasi modal. Kedua, pemberitaan media yang lebih mengutamakan isi media (content media) yang mempunyai rate dan share yang tinggi akan cenderung mengabaikan kepentingan publik yang mestinya disuarakan oleh media.
Media dan Kepentingan Modal
Di televisi dan koran-koran perseteruan elite politik menjadi sajian utama yang menghiasi berbagai berita utama hampir di seluruh media. Mereka yang berkuasa diberikan ruang untuk berbicara, sementara jutaan rakyat yang memiliki berbagai aspirasi yang ingin disuarakan tak dapat tersalurkan dengan lancar.
Akan jauh lebih menarik bagi media-media meliput dinamika pergantian ketua umum partai politik ataukah berita selebriti dan orang ternama di negeri ini yang lagi terkena kasus narkoba atau terlibat kasus perselingkuhan. Pemberitaan semacam inilah yang lebih mewarnai isi media (media content) hari ini yang tak lain untuk mendapatkan rate dan share dari para pemirsa sebagai sarat mutlak untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
Hal ini tak lain buah dari paradigma pasar yang telah menjangkiti hampir seluruh media di tanah air. Sehingga media hari ini telah bertransformasi menjadi ideological market apparatus yang menggiring segala aktivitasnya senantiasa harus sesuai dengan kepentingan pasar untuk memastikan akumulasi modal berjalan dengan lancar. Sehingga isi berita yang disampaikan oleh media hanya menjadi komoditi yang diperjual-belikan sebagai upaya pencapaian profit semata.
Hal ini mengakibatkan hampir tak ada lagi pesan edukasi yang dapat disampaikan oleh media kecuali untuk kepentingan modal dan kuasa yang senantiasa mewarnai wajah media kita hari ini. Maka tak heran sangat langka untuk kita temukan berita yang betul-betul kritis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Industrialisasi media yang begitu massif sekarang ini merupakan buah dari Ideologi pasar yang ditanamkan ketika akan membuat sebuah media. Sehingga kepentingan bisnis dan komersial akan lebih diutamakan ketimbang kepentingan kolektif masyarakat yang sejatinya mendapatkan perhatian dan pendampingan dari media yang memiliki peran dalam menyampaikan suara kebenaran yang datang dari nurani rakyat.
Keberpihakan Media
Perbincangan mengenai media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada dibalik media tersebut, Khususnya kepentingan terhadap informasi yang disampaikannya. Setidaknya ada dua kepentingan yang utama di balik media, yaitu kepentingan ekonomi (economic interest) dan kepentingan kekuasaan (political interest) (Yasraf A Piliang, 2004). Kepentingan ekonomi inilah yang ditopang kuat oleh Ideologi pasar yang menjadi nalar pokok dalam menjalankan media untuk keberlangsungan akumulasi modal. Sehingga kedua kepentingan tersebut mengabaikan kepentingan yang lebih utama yang mesti diperjuangkan yakni kepentingan publik. Media yang berperan sebagai ruang publik (public sphere) justru mengabaikan kepentingan publik yang sangat penting untuk diperjuangan.
Oleh karena itu, untuk dapat memberikan peran yang optimal bagi pembangunan bangsa khususnya pada publik. Pertama, Media harus tampil sebagai penyambung dan pembela aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan. Berita yang ditampilkan semestinya dapat mewakili suara-suara rakyat yang sampai hari masih memperjuangkan nasibnya untuk keluar dari kehidupan yang menghimpit bukan mewakili suara-suara kaum elite yang menguasai negeri ini.
Media mesti mengambil peran sebagai advocative jurnalism dalam pemberitaannya dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat apabila terjadi penyimpangan yang merugikan bagi pemenuhan hak masyarakat. Kedua, media harus tampil sebagai alat edukasi kepada masyarakat agar memberikan pendidikan, pemahaman dan kesadaran yang memadai bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga media tak lagi harus tunduk kepada kepentingan modal dan kekuasaan melainkan tunduk kepada kebenaran dan senantiasa berpihak untuk kepentingan kolektif masyarakat.