Mengejutkan sebanyak 291 kepala daerah di Indonesia ternyata tersangkut kasus korupsi. Rasuah yang dulu hanya berada di lingkaran kekuasaan pusat, kini justru menjalar hingga ke daerah-daerah. Bisa jadi, korupsi juga sudah ada dari tingkat rukun tetangga. Duh gawat...
Seperti diutarakan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ada 291 kepala daerah terlibat kasus korupsi sejak 2004 hingga Februari 2013. Selain itu, ada 1.221 aparatur negara yang ikut terlibat dalam berbagai kasus korupsi.
Korupsi kini sudah menjalar ke daerah-daerah. Dulu di zaman Orde Baru, korupsi hanya terendus di lingkungan pusat. Sempat berharap dengan otonomi daerah agar kekuasaan tidak bertumpu di pusat, ujug-ujug malah nambah raja-raja daerah yang korup. Target kesejahteraan yang merata di daerah meleset.
Perilaku korup --yang hanya bisa dilihat oleh orang daerah pas zaman Orde Baru-- kini juga ikut menjangkiti perilaku pemimpin daerah. Mereka, juga ingin merasakan bagaimana menikmati kursi empuk mobil mewah dan fasilitas duniawi lainnya yang membuat para pemimpin di daerah mabuk kepayang. Sumpah setia dan janji untuk tidak menyimpang di awal jabatan, hanya tertulis di kertas dokumentasi.
Banyak kepala daerah yang korup juga karena dituntut keadaan. Mereka, secara tak tertulis diwajibkan untuk melakukan setoran kepada pimpinan pusat partai pengusung sebagai balas jasa telah diusung. Padahal, seharusnya yang benar adalah, loyalitas seorang politikus kepada partai berakhir ketika dia harus memulai menjadi pelayan bagi masyarakat. Tapi, inilah politik di Tanah Air. Semuanya harus transaksional. Urusan rakyat, itu belakangan yang penting kantong partai tebal, syukur-syukur bisa merembes ke kantong pribadi.
Biaya politik tinggi yang berlaku di Tanah Air membuat kebutuhan partai politik akan pendanaan cukup mutlak. Ditambah lagi politik transaksional yang masih menjamur di negara ini. Hal itu semakin membuat kerakusan partai akan uang semakin bertambah. Tak heran kemudian, partai sekelas PKS juga harus terjerat dalam sistem perburuan dana politik.
Para pemimpin seharusnya sudah bisa memulai memikirkan jalan keluar dari lingkaran setan persoalan politik di Tanah Air, jika ingin meminimalisir korupsi. Usulan agar partai politik berbisnis sempat muncul untuk mencari alternatif pendanaan parpol. Pengawasan yang ketat tentu dibutuhkan agar bisnis parpol tidak semakin menambah ruwet persoalan. So, kalau mau berpolitik, ya sebaiknya banyak duit dulu lah...