Pemerintah resmi memilih opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan satu harga untuk menyelamatkan APBN. Tetapi keputusan kenaikan harga ini masih akan dibicarakan dengan DPR.
Meski belum ditentukan secara resmi besaran kenaikan harga dan kompensasi, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta para kepala daerah untuk segera mensosialisasikan alasan pemerintah memilih opsi itu. Menurutnya, pemerintah tetap menerima masukan yang ada dari masyarakat.
"Kenaikan harga BBM adalah jalan terakhir bila tidak ada opsi lain, bila tidak ada dampak ekonomi, sosial dan keamanan. Dengan penjelasan ini, diharapkan gubernur, bupati dan wali kota bisa menjelaskan dan memahami lalu menjelaskan kepada masyarakat kita," ujar Presiden dalam pidatonya di kegiatan Musrenbangnas di Jakarta, Selasa, 30 April kemarin.
Presiden mengaku mengetahui bahwa pemerintah mendapat banyak kritikan terkait kebijakan BBM. Pemerintah, kata dia, menerima kritikan itu sebagai masukan. Kebijakan yang diambil saat ini, tuturnya, akan tetap berjalan sembari menunggu rapat bersama DPR RI. Ia berharap Pemerintah dan DPR bisa menetapkan dan merampungkan APBNP 2013 ini.
"Kalau kritik tidak usah dicari dan akan datang sendirinya. Bikin sehat badan kita. Kalau kritiknya tepat, maka itu seperti obat," sambungnya.
Presiden menduga setelah adanya penyampaian kebijakan ini dipastikan akan ada unjuk rasa. Namun, ia berharap kepala daerah tidak termasuk dalam kelompok yang berunjuk rasa. Kepala daerah, ungkapnya, harus membantu pemerintah untuk memberikan penjelasan pada masyarakat di daerahnya masing-masing. Presiden juga kembali berpesan agar masyarakat yang berunjukrasa tidak melakukan tindakan anarkis.
"Tidak harus terjadi justru kita (kepala daerah) ikut memimpin dan menggerakkan unjuk rasa. Kalau unjuk rasa komponen lain, itulah demokrasi. Mari kita laksanakan pembangunan. Utamanya agar ekonomi kita lebih baik dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kita," tandas Presiden.
SBY berpendapat kenaikan ini karena besaran BBM subsidi memberatkan APBN. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menunggu kesiapan kompensasi atas dampak kenaikan harga BBM kepada rakyat miskin.
"Subsidi BBM memang perlu dikurangi. Caranya dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur, karena kita tidak ingin dan tidak punya niat, dengan menaikkannya hingga setara dengan harga pasar atau harga kekonomian," katanya.
Presiden mengatakan kondisi fiskal tak lagi memungkinkan pemerintah mempertahankan harga subsidi BBM seperti sekarang ini. Apalagi, subsidi BBM yang berjalan selama ini tidak tepat sasaran. Menurutnya, selama ini yang menikmati justru golongan orang kaya dan mampu. Akibatnya biaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah menjadi terbatas.
"Kalau (harga BBM) dinaikan, fiskal menjadi lebih sehat, ekonomi menjadi lebih aman, ketahanan ekonomi kita terjaga, lebih banyak biaya untuk tingkatkan kesra dan bangun infrasturktur, serta subsidi lebih adil dan tepat sasaran," papar SBY.
Jika kenaikan BBM ini resmi dilaksanakan, kata Presiden, pemerintah akan memberikan bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat dengan opsi di antaranya. Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), pemberian raskin, Beasiswa Miskin (BSM), Program keluarga harapan (PKH) untuk keluarga yang sangat miskin, dan bantuan-bantuan lain dari pusat dan daerah.
Namun SBY belum menegaskan berapa harga baru BBM dan kapan segera diumumkan. Menurutnya, itu semua menunggu dana kompensasi sudah siap. Pemerintah telah mempersiapkan rencananya dalam APBN 2013. Dalam hal ini, tuturnya, pemerintah berharap bersama DPR bisa membahasnya bulan Mei 2013.
"Saya harapkan ini dapat kita percepat. Saya sungguh berharap baik pemerintah maupun DPR memiliki sense of responsibility termasuk kompensasi ini manakala kenaikan harga BBM kita perlukan," tegasnya.
Jika DPR sepakat, ungkapnya, mulai bulan Mei, dana kompensasi bantuan masyarakat akan disiapkan. Besaran bantuan pada masyarakat, jelas Presiden tergantung berapa jumlah kenaikan harga BBM, besaran inflasinya, dan kemampuan anggaran negara.
Di bagian lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, keputusan pemerintah sudah final, yakni akan memberlakukan satu harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kisaran harga Rp6.500. "Kira-kira segitu, mungkin di bawah (harga, red) itu. Kalau dinaikan Rp 6.500 kan masyarakatnya sudah oke, apalagi kalau di bawah itu pasti oke lah," ucap Jero.
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan, kata Jero, yakni membahas soal kompensasi dengan DPR. "Sekarang tinggal kita omongkan kepada DPR soal kompensasinya. Angka itu nanti akan ditentukan dalam pembahasan dengan DPR, berapa banyak akan kita berikan kompensasi bagi masyarakat miskin," terangnya.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang akan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Tidak tepat, kenaikan BBM dibarengi BLT. Kebijakan tersebut justru memicu inflasi karena mendorong secara masif konsumsi masyarakat. Padahal angka inflasi pada bulan Maret 2013 adalah yang tertinggi dalam 5 tahun," ujar Sekretaris Jenderal DPP PPP, M. Romahurmuziy di Jakarta kemarin.
Apalagi, sambung Romahurmuziy, berdasarkan pengalaman BLT tahun 2008, angka kemiskinan tetap melonjak tajam. "Artinya BLT yang diniatkan meredam angka kemiskinan terbukti gagal," ucapnya.
Pria yang akrab dipanggil Rommy tersebut memberikan solusi yakni kompensasi subsidi BBM dialihkan kepada sektor pertanian. Karena 70 persen kemiskinan ada di pedesaan yang penduduknya petani. "Saat ini anggaran subsidi benih hanya mampu mengover sepertiga kebutuhan petani. Alangkah eloknya jika seluruh petani bisa mendapatkan benih tersebut," ucapnya.
Dia memberikan solusi supaya kompensasi BBM dialihkan ke infrastruktur publik dan infrastruktur energi. Dia mencontohkan masih banyak angkutan umum yang perlu diremajakan. Namun pengusaha tidak mampu karena kesulitan modal. "Berikan skim pinjaman tanpa bunga untuk revitalisasi itu, karena itu guna memperbaiki kualitas transportasi publik," kata Romahurmuziy.