Harapan para guru untuk segera menikmati rapel trismester pertama tunjangan profesi pendidik (TPP), tampaknya, harus tertunda. Meski sudah ada di pemkot atau pemkab, uang rapel itu ternyata masih belum bisa dicairkan. Kekacauan data penerima membuat pencairan sementara mampet.
Pemerintah sudah menetapkan pencairan TPP dilakukan dengan cara dirapel tiga bulan sekali. Dengan demikian, dalam setahun, para guru yang lolos sertifikasi berhak menerima TPP empat kali. Khusus untuk guru PNS, nominal bulanan TPP setara dengan gaji pokok yang mereka dapatkan. Untuk guru non-PNS, besaran TPP diputuskan Rp1,5 juta per bulan per orang.
Kabar penyebab terhambatnya pengucuran TPP tersebut sempat simpang siur. Kabar pertama muncul dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua Umum PB PGRI Sulistyo menuturkan, pihaknya sudah mengecek di sejumlah daerah. Memang benar uang TPP sudah dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia mendapat informasi bahwa pencairan untuk guru SD dan SMP cukup seret. ’’Yang membuat pemda belum juga mencairkan, SK dari Dirjen Dikdas Kemendikbud belum keluar,’’ ungkap pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.
Sulistyo menerangkan, pencairan TPP guru SD-SMP dan sederajat harus lebih dulu didasari SK dari Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud. Sementara itu pencairan TPP guru SMA dan sederajat wajib didasari SK dari Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Dirjen Dikdas Kemendikbud Suyanto menuturkan, tidak benar SK untuk legalitas pengucuran TPP itu belum dia buat. ’’SK itu sudah saya terbitkan. Satu SK untuk satu nama guru penerima TPP,’’ tegasnya.
Mantan rektor UNY itu mencoba meluruskan keadaan yang terjadi di lapangan sehingga pencairan TPP masih mampet. Suyanto menjelaskan, ternyata SK yang sudah dia teken tersebut ditolak pemerintah daerah, dalam hal ini pemkab atau pemkot. Tidak tanggung-tanggung, SK pencairan TPP yang ditolak pemkab atau pemkot tersebut mencapai 70 persen. ’’Ujung penolakan itu, daerah minta ada verifikasi ulang,’’ ujarnya.
Suyanto menuturkan, sangat banyak penyebab munculnya penolakan dari pemkab atau pemkot itu. Di antaranya, setelah dicek pemkab atau pemkot, guru yang sudah ber-SK tersebut ternyata tidak layak menerima TPP. Penyebabnya, antara lain, guru yang bersangkutan sudah tidak mengajar 24 jam pelajaran per pekan. Selain itu, terjadi perubahan nama.
Suyanto memaklumi sikap pemda yang menolak atas dasar tersebut. Dia menyatakan, wajar jika pemda tidak mau mengucurkan TPP untuk guru yang sudah tidak sesuai dengan peraturan. ’’Pemda tentu tidak ingin diusut KPK karena mencairkan tunjangan profesi tidak tepat sasaran,’’ katanya.
Kasus perubahan nama juga masih dominan menjadi penyebab tidak kunjung dicairkannya TPP. ’’Setelah naik haji, ada tambahan H di namanya. Itu sudah tidak bisa diproses,’’ tutur Suyanto. Sebab, penambahan H tersebut sudah membuat nama seorang guru berbeda dari di SK yang sudah diteken Suyanto.
Penyebab seretnya pengucuran TPP berikutnya adalah banyaknya rekening guru yang sudah mati. Kondisi itu wajar karena bisa jadi para guru hanya menggunakan rekening tersebut untuk menampung sementara kucuran TPP. Setelah beberapa saat tidak ada transaksi atau tidak ada isinya sama sekali, rekening itu ditutup.
Menyikapi persoalan tersebut, Suyanto siap memverifikasi ulang daftar penerima TPP. Dia belum berani menjanjikan kapan TPP bisa dicairkan. ’’Kondisi guru di lapangan itu sangat dinamis,’’ ujarnya.
Intinya, Suyanto mengungkapkan, pemda tidak mau mengucurkan TPP hanya untuk sebagian guru. Pemda hanya mau mencairkan TPP jika seluruh guru penerima sudah sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, keterlambatan pengucuran TPP untuk guru tingkat SMA dan sederajat memang terjadi karena SK pengucuran belum turun. Dirjen Dikmen Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, pencairan TPP dari Kemenkeu masih berlangsung beberapa saat lalu. Dia menyatakan segera memproses penerbitan SK untuk setiap guru yang berhak mendapat TPP. Dia juga mengantisipasi adanya perubahan kondisi guru di lapangan