Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin, 13 Mei kemarin. Selama enam jam, politisi asal Sulsel menjawab sejumlah pertanyaan tim penyidik.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang penambahan kuota impor daging sapi tindak pidana pencucian uang Ahmad Fathanah. Politisi asal Sulsel ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.
Anis datang mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan jas hitam dan ditemani oleh Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah. Ketua DPW PKS Sulsel Akmal Pasluddin dan anggota DPR RI asal Sulsel, Andi Rahmat ikut mendampingi Anis ke KPK.
Dalam pemeriksaan kemarin, Anis mengaku dimintai penjelasan oleh penyidik KPK terkait beberapa hal. Di antaranya mengenai sertifikat tanah miliknya yang berada di tas Fathanah dan mekanisme pengambilan keputusan partai dalam pemilukada, khususnya pengusungan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar dalam pemilihan gubernur Sulsel Januari lalu.
"Saya ditanyai mengenai sertifikat tanah dan mekanisme pengambilan keputusan Pilkada Sulsel," kata Anis usai diperiksa di Kantor KPK, Senin kemarin.
Menurutnya, sertifikat yang ditemukan penyidik KPK di dalam tas milik Fathanah hanyalah salinan sertifikat tanah atas namanya yang kemudian digunakan adiknya, Saldi Matta untuk membangun perumahan. Selanjutnya, salah satu keluarga Fathanah berniat untuk membeli tanah tersebut, namun belum ada transaksi.
"Di atas tanah ini, selanjutnya saya serahkan ke adik saya Saldi Matta untuk dibuat satu proyek properti cluster, tetapi ada keluarga Fathanah yang ingin membeli tanah itu. Mereka menawar tetapi tidak terjadi transaksi dengan keluarga Fathanah itu," kata Anis.
Mengenai mekanisme pengambilan keputusan tentang calon yang diusung dalam Pilkada Sulsel, Anis hanya menuturkan kebijakan teknis.
Dia juga membantah adanya aliran dana miliar rupiah dari Ahmad Fathanah kepada dirinya di balik pemenangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar dalam pemilihan gubernur Sulsel.
"Saya jelaskan mekanisme internal di PKS bahwa pilkada itu di PKS pengambilan keputusan bersifat otonomi. Semua usulan calon diusulkan oleh DPW. Diajukan melalui ketua wilayah dakwah yang merupakan koordinator atas DPW tersebut dan kemudian dibawa ke DPP," katanya.
Menurutnya, tugas DPP hanya memeriksa mekanisme pengambilan keputusan apakah sudah berjalan sesuai prosedur atau sebaliknya. "Kalau semua proses pengambilan sudah benar, kita menanyakan kembali ke DPW apa yang menjadi preferensi mereka, setelah itu kita putuskan. Setelah diputuskan seluruh domain pelaksanaannya kembali lagi ke wilayah," ujarnya.
Sebelumnya, Anis Matta membantah pernah menerima suntikan dana dari tersangka tindak pidana pencucian uang, Ahmad Fathanah, apalagi untuk kepentingan partai. "AF tidak pernah jadi donatur untuk partai kami. Itu tidak relevan dan memang tidak ada, tidak pernah," tegas Anis Matta saat memasuki lobi KPK, didampingi Fahri Hamzah Sekjen DPP PKS, pagi tadi.
Saat ditanya, apakah kenal dengan AF, Anis mengaku kenal dengan tersangka suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan TPPU, Ahmad Fathanah. Dia tegaskan kalau Fathanah yang mengaku sebagai pengusaha kepada KPK itu bukan merupakan salah seorang kader dari partainya.
"Saya kenal biasa saja, Fathanah bukan kader. Itu sahabat bekas presiden PKS, pak Luthfi," kata Anis.
Seperti diketahui, tersangka Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), setelah menyita sejumlah aset milik Fathanah dan Luthfi, kini KPK terus mengusut aliran dana milik Fathanah.
Ketua DPW PKS Sulsel, Andi Akmal Pasluddin yang dikonfirmasi malam tadi mengatakan prosedur penentuan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulsel sudah sesuai aturan partai. Menurut Akmal, sama sekali tidak ada aliran dana dari Fathanah ke PKS Sulsel terkait dukungan untuk pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar.
"Saya hadir mendampingi Pak Anis ke KPK dalam kapasitas sebagai Ketua DPW PKS Sulsel. Pak Anis memberi kesaksian untuk tersangka Ahmad Fathanah terkait kasus tindak pindana pencucian uang," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel itu malam tadi.
Batal Sita
Sementara itu, penyitaan sejumlah mobil milik Luthfi di kantor DPP PKS batal dilakukan KPK kemarin. Mobil itu saat ini masih terparkir di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pembatalan penyitaan itu disebabkan karena tak mencukupinya penyidik KPK.
"Semua penyidik KPK hari ini ful memeriksa saksi. Alasan itulah kenapa KPK tidak jadi melalukan pemyitaan," kata Johan kemarin.
Menurut Johan, KPK akan menjadwalkan ulang penyitaan enam mobil tersebut pada pekan depan. "Kami akan re-schedule ulang, mengenai harinya akan diinformasikan lebih lanjut. Posisi mobil masih dalam penyegelan pihak KPK," kata Johan.
Sebelumnya, Presiden PKS, Anis Matta menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan. Sementara Wasekjen PKS, Fahri Hamzah menyatakan pihaknya sudah menyiapkan sambutan apabila penyidik memang datang. Dia sudah menyiapkan karangan bunga dan ibu-ibu majelis taklim.
Menanggapi pembatalan penyitaan tersebut, Wasekjen PKS, Fahri Hamzah, mengatakan, yang pasti, PKS selalu menyambut kedatangan tim dari KPK apabila ingin melakukan eksekusi. "Dia (KPK) mau eksekusi atau tidak tetap kita sambut kok, tenang saja," kata Fahri