Soal UN, Menteri Nuh Takut Dimarahi SBY

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhammad Nuh merasa takut dan khawatir saat mendapat informasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil dirinya untuk bertemu kemarin sore. Nuh sudah menduga pertemuan yang turut mengundang Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo tersebut adalah membahas perihal keterlambatan ujian nasional tingkat SMA di 11 provinsi.
"Terus terang saya khawatir begitu diundang, jangan-jangan dimarahi. Tapi beliau tidak menyampaikan itu, justru mencari cara bagaimana agar ujian ini dapat dilakukan dengan baik, maka mengundang jajaran tertinggi TNI dan Polri," kata Nuh di Kantor Presiden, Selasa, 16 April 2013.
Menurut dia, presiden justru mendukung penuh kementeriannya untuk dapat menyelesaikan proses pelaksanaan ujian nasional. Hal tersebut tertuang dalam tiga point utama sebagai imbauan presiden bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat yang berlangsung sekitar 30 menit.
"Pertama, beliau memerintahkan investigasi ini persis yang beliau sampaikan pada hari minggu beberapa waktu yang lalu," kata Nuh.
Tim investigasi dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Haryono Umar. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini akan menginvestigasi tiga komponen dalam proyek pengadaan naskah soal UN yaitu proses pengadaannya barang dan jasa, kepanitiaan dan pelaksana, dan percetakannya (PT Ghalia Indonesia Printing).
Tim akan memeriksa kemungkinan penyimpangan dalam penentuan pemenang tender yang diduga ada unsur korupsi. Rencananya, tim ini akan memberikan hasil kurang dari satu minggu sejak dibentuknya pada 14 April lalu. "Tadi saya melaporkan tim investigasi itu dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hasil investigasi tersebut."
Imbauan presiden yang kedua adalah memastikan naskah soal ujian yang akan digunakan 11 provinsi pada hari Kamis. Presiden memerintahkan Polri memastikan distribusi naskah hingga tingkat kabupaten dan sekolah. "Kami akan berkordinasi dengan Polri dan TNI AU," kata Nuh.
Ketiga, menurut Nuh, presiden juga meminta kementerian untuk memastikan pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP terlaksana pada 22 April 2013, dan tidak ada yang mengalami penundaan.
Ke-11 provinsi yang mengalami pergeseran jadwal ujian nasional adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Keterlambatan distribusi ini menyebabkan 3.601 sekolah SMA/MA, 1.508 SMK, dan 1,1 juta anak tertunda ujiannya.