Rabu, 9 April 2014 rakyat Indonesia akan kembali datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Perwakilan mereka dalam kurun waktu lima tahun ke depan nanti.
Menurut penulis, Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 nanti sangatlah “istimewa” sekali. Pasalnya di tahun politik ini banyak sekali kader Partai Politik (Parpol) terjerat kasus-kasus yang memilukan hati rakyat seperti kasus skandal seks, pencucian uang, suap dan lebih “istimewa” nya adalah kasus korupsi yang menjadi kasus trendy dikalangan anggota dewan. Kasus-kasus tersebut sangatlah memalukan. Anggota dewan yang sudah dipilih oleh rakyat semestinya bekerja untuk rakyat. Bukan malah bersenang-senang ataupun memperkaya diri sendiri dan itu semua dilakukan di atas penderitaan rakyat.
Dengan perilaku tersebut, membuat seluruh rakyat Indonesia mulai tidak percaya dengan perwakilannya dan partai yang menjadi kendaraan saat Pemilu.
Dodi Ambardi selaku peneliti senior di LSI mengatakan bahwa tingkat Golongan Putih (Golput) disebabkan, pertama masyarakat tidakpercaya terhadap partai atau calon legislatif karena pemberitaan yang negatif di berbagai surat kabar. Kedua adalah banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan yang terakhir adalah masyarakat sudah malas datang ke TPS.
Jika kita melihat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2012 di Jakarta yang lalu. Tingkat Golput pada saat itu hingga mencapai angka 33,2 persen dari kurang lebih 7 juta memilih. Sementara Pemilukada di Jawa Barat jumlah pemilih sekira 32,5 juta orang dan angka Golput mencapai 32,23 persen atau 10. 474.750 orang. Lain halnya dengan Pemilukada Sumatera Utara (Sumut) angka Golput hingga mencapai 54 persen dari 10.295.013 pemilih tetap.
Dari hasil ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) masih sangatlah rendah dan itu lebih dikarenakan ketiga faktor tadi yaitu masyarakat tidak percaya terhadap partai atau calon legislatif, tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan masyarakat sudah malas datang ke TPS.
Jangan memilih kucing dalam karung
Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftaran calon anggota legislatif baik DPR, DPD ataupun DPRD. Pendaftaran tersebut dibuka sejak tanggal 9 April hingga 22 April 2013. Akan tetapi partai saat ini belum ada yang mendaftarkan calegnya ke KPU. Itu lebih dikarenakan masih sibuknya partai-partai dalam menerima para Caleg dalam jumlah yang banyak agar meraup keuntungan.
Dalam Pemilu 2014 nanti adalah lahan basah bagi setiap partai pasalnya dengan mereka menerima Caleg dalam jumlah yang besar. Partai pun akan mendapat income dari pendaftaran tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa partai belum mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menentukan siapa yang layak untuk dijual ke pasar (publik).
Dengan partai “sembarang” dalam menerima calon legislatif sama saja masyarakat Indonesia dipaksa memilih kucing dalam karung. Seperti apa yang disampaikan oleh Anis Baswedan dalam seminar ke seminarnya bahwa demokrasi di Indonesia bukan memilih yang terbaik tapi lebih memilih yang tersedia.
Ungkapan Anis tersebut ada benarnya juga jika kita melihat carut marutnya penerimaan para calon anggota legislatif yang dilakukan partai-partai politik secara membabi buta.
Melihat tingginya angka Golput di setiap Pemilu semestinya bisa membuat para Parpol lebih introspeksi diri menyikapi hal tersebut. Bukan malah asik membuka pendaftaran tanpa ada keteria dari partai untuk para calon pendaftar legislatif.
Ternyata hal tersebut telah ditangkap oleh salah satu partai politik. Mereka (Parpol) berani menolak calon pendaftar anggota dewan yang dinilai tidak layak lantaran kasus nikah sirih yang hanya bertahan empat hari. Dan hal itu dinilai tidak bermoral oleh publik. Dan ini patut ditiru oleh partai-partai lainnya agar lebih selektif dalam menerima para Caleg.
Inilah yang sesungguhnya dinanti oleh masyarakat Indonesia. Penyeleksian yang selektif dalam menerima para calon anggota legislative harus dilakukan oleh partai-partai jika mau mengurangi angka Golput di Pemilu 2014 nanti dan masyarakat jangan lagi dipaksakan memilih calon yang sudah disajikan oleh partai.
Penulis menganalogikan, masyarakat sebagai pemesan makanan dan partai sebagai yang meramu atau meracik hidangan. Seorang koki selayaknya menawarkan kepada pemesan makanan, apa yang ingin merekamakan. Koki tinggal menyediakan dan masyarakat yang menilai apakah makanan tersebut lezat untuk di santap atau kurang bumbu sehingga tak layak untuk disantap. Apakah sebuah partai mampu menyediakan calon anggota legislatif yang layak untuk dipilih atau tidak. Jika layak masyarakat akan memilihnya atau menyantapnya.Akan tetapi jika tidak layak masyarakat juga akan enggan untuk memilih atau menyantap. Dan mungkin masyarakat akan pergi dan tidak mau makan dari racikan sikoki tersebut.
Penulis sendiri ingin mengatakan bahwa partai-partai haruslah bersih dari kasus korupsi dan calon anggota dewan nanti juga harus bersih dari permasalahan moral. Jika hal tersebut sudah dipenuhi oleh ke 15 partai peserta pemilu 2014.Maka, dapatlah dipastikan di 2014 rakyat Indonesia akan mendapatkan anggota dewan yang jujur, professional, akuntabel, terbuka dan bersih dari segala praktek korupsi.
Menurut penulis, Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 nanti sangatlah “istimewa” sekali. Pasalnya di tahun politik ini banyak sekali kader Partai Politik (Parpol) terjerat kasus-kasus yang memilukan hati rakyat seperti kasus skandal seks, pencucian uang, suap dan lebih “istimewa” nya adalah kasus korupsi yang menjadi kasus trendy dikalangan anggota dewan. Kasus-kasus tersebut sangatlah memalukan. Anggota dewan yang sudah dipilih oleh rakyat semestinya bekerja untuk rakyat. Bukan malah bersenang-senang ataupun memperkaya diri sendiri dan itu semua dilakukan di atas penderitaan rakyat.
Dengan perilaku tersebut, membuat seluruh rakyat Indonesia mulai tidak percaya dengan perwakilannya dan partai yang menjadi kendaraan saat Pemilu.
Dodi Ambardi selaku peneliti senior di LSI mengatakan bahwa tingkat Golongan Putih (Golput) disebabkan, pertama masyarakat tidakpercaya terhadap partai atau calon legislatif karena pemberitaan yang negatif di berbagai surat kabar. Kedua adalah banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan yang terakhir adalah masyarakat sudah malas datang ke TPS.
Jika kita melihat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2012 di Jakarta yang lalu. Tingkat Golput pada saat itu hingga mencapai angka 33,2 persen dari kurang lebih 7 juta memilih. Sementara Pemilukada di Jawa Barat jumlah pemilih sekira 32,5 juta orang dan angka Golput mencapai 32,23 persen atau 10. 474.750 orang. Lain halnya dengan Pemilukada Sumatera Utara (Sumut) angka Golput hingga mencapai 54 persen dari 10.295.013 pemilih tetap.
Dari hasil ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) masih sangatlah rendah dan itu lebih dikarenakan ketiga faktor tadi yaitu masyarakat tidak percaya terhadap partai atau calon legislatif, tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan masyarakat sudah malas datang ke TPS.
Jangan memilih kucing dalam karung
Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftaran calon anggota legislatif baik DPR, DPD ataupun DPRD. Pendaftaran tersebut dibuka sejak tanggal 9 April hingga 22 April 2013. Akan tetapi partai saat ini belum ada yang mendaftarkan calegnya ke KPU. Itu lebih dikarenakan masih sibuknya partai-partai dalam menerima para Caleg dalam jumlah yang banyak agar meraup keuntungan.
Dalam Pemilu 2014 nanti adalah lahan basah bagi setiap partai pasalnya dengan mereka menerima Caleg dalam jumlah yang besar. Partai pun akan mendapat income dari pendaftaran tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa partai belum mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menentukan siapa yang layak untuk dijual ke pasar (publik).
Dengan partai “sembarang” dalam menerima calon legislatif sama saja masyarakat Indonesia dipaksa memilih kucing dalam karung. Seperti apa yang disampaikan oleh Anis Baswedan dalam seminar ke seminarnya bahwa demokrasi di Indonesia bukan memilih yang terbaik tapi lebih memilih yang tersedia.
Ungkapan Anis tersebut ada benarnya juga jika kita melihat carut marutnya penerimaan para calon anggota legislatif yang dilakukan partai-partai politik secara membabi buta.
Melihat tingginya angka Golput di setiap Pemilu semestinya bisa membuat para Parpol lebih introspeksi diri menyikapi hal tersebut. Bukan malah asik membuka pendaftaran tanpa ada keteria dari partai untuk para calon pendaftar legislatif.
Ternyata hal tersebut telah ditangkap oleh salah satu partai politik. Mereka (Parpol) berani menolak calon pendaftar anggota dewan yang dinilai tidak layak lantaran kasus nikah sirih yang hanya bertahan empat hari. Dan hal itu dinilai tidak bermoral oleh publik. Dan ini patut ditiru oleh partai-partai lainnya agar lebih selektif dalam menerima para Caleg.
Inilah yang sesungguhnya dinanti oleh masyarakat Indonesia. Penyeleksian yang selektif dalam menerima para calon anggota legislative harus dilakukan oleh partai-partai jika mau mengurangi angka Golput di Pemilu 2014 nanti dan masyarakat jangan lagi dipaksakan memilih calon yang sudah disajikan oleh partai.
Penulis menganalogikan, masyarakat sebagai pemesan makanan dan partai sebagai yang meramu atau meracik hidangan. Seorang koki selayaknya menawarkan kepada pemesan makanan, apa yang ingin merekamakan. Koki tinggal menyediakan dan masyarakat yang menilai apakah makanan tersebut lezat untuk di santap atau kurang bumbu sehingga tak layak untuk disantap. Apakah sebuah partai mampu menyediakan calon anggota legislatif yang layak untuk dipilih atau tidak. Jika layak masyarakat akan memilihnya atau menyantapnya.Akan tetapi jika tidak layak masyarakat juga akan enggan untuk memilih atau menyantap. Dan mungkin masyarakat akan pergi dan tidak mau makan dari racikan sikoki tersebut.
Penulis sendiri ingin mengatakan bahwa partai-partai haruslah bersih dari kasus korupsi dan calon anggota dewan nanti juga harus bersih dari permasalahan moral. Jika hal tersebut sudah dipenuhi oleh ke 15 partai peserta pemilu 2014.Maka, dapatlah dipastikan di 2014 rakyat Indonesia akan mendapatkan anggota dewan yang jujur, professional, akuntabel, terbuka dan bersih dari segala praktek korupsi.